Oleh. Muhammad Abe Arif, S.E., M.I.Kom
- Wartawan
- Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka
BERANDA.CO – Kece People, setelah melewati dinamika politik yang cukup pelik pada masa kampanye, kini masa kepemimpian Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby bersama Wakil Wali Kota Wartono memasuki fase awal evaluasi. Pertanyaan yang cukup mendasar, apakah janji politik yang dulu disampaikan kepada publik mulai berubah menjadi kerja nyata?
Untuk menjawabnya tidak sesederhana menyatakaan berhasil atau gagal. Setahun kepemimpinan Lisa-Wartono memang telah menunjukkan arah yang cukup jelas. Visi Banjarbaru EMAS, yaitu Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera, tidak berhenti sebagai jargon kampanye. Ia sudah dibawa ke ruang pemerintahan, masuk ke agenda pembangunan, dan diterjemahkan dalam berbagai program cepat, khususnya pada sektor sosial, pendidikan, kesehatan, penataan kota, UMKM, dan pelayanan publik.
Tetapi kalau berkaca pada opini publik yang sehat hal itu tak boleh berhenti pada orkestrasi tepuk tangan. Satu tahun merupakan fase yang cukup untuk melihat arah, namun belum bisa menyatakan semua janji politik telah purna terbayar. Pada titik ini publik bisa menilai secara fair, manakah program yang sudah bergerak, mana yang masih berupa fondasi, dan mana yang harus terus dikawal agar tidak berhenti sebagai narasi politik.
Janji moral sekaligus janji politik pun telah dipesankan Erna Lisa Halaby saat pidato awal di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Banjarbaru pada Senin (30/6/2025) lalu. Bahwa Banjarbaru EMAS tidak hanya bicara mempercantik kota, tetapi juga menyentuh isu yang lebih mendasar, apakah warga miskin mendapat perlindungan, apakah pelayanan publik membaik, apakah UMKM naik kelas, apakah banjir dan kawasan kumuh ditangani, dan apakah pembangunan benar-benar adil sampai ke wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Dari sisi program, tahun pertama Lisa-Wartono tampak lebih banyak diarahkan pada program cepat yang langsung menyentuh warga. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan perlengkapan sekolah, normalisasi sungai dan drainase, pasar murah, penguatan UMKM, pencegahan stunting, serta peningkatan layanan kesehatan menjadi contoh agenda yang paling sering muncul ke ruang publik.
Menelaah pada sisi “Elok”, mungkin bisa diterjemahkan melalui program penataan kota, penerangan jalan, pembenahan taman, normalisasi drainase menjadi langkah yang relevan. Kemudian penertiban kabel semrawut?
Saat ini Banjarbaru tidak cukup hanya menjadi kota administratif. Perannya sebagaai ibu kota provinsi, ia harus tampil tertib, nyaman, aman, dan layak menjadi etalase Kalimantan Selatan.
Pada sisi “Maju”, agenda penguatan UMKM, digitalisasi pelayanan, dan peningkatan kualitas aparatur menjadi bagian penting. Namun, di titik ini penilaian haruslah teliti. Pelatihan UMKM, pameran, atau pendampingan memang perlu diapresiasi, tetapi ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa kali kegiatan digelar.
Yang lebih penting adalah apakah omzet pelaku usaha meningkat, apakah akses pasar bertambah, apakah produk lokal mampu bersaing, dan apakah program tersebut dirasakan merata oleh pelaku UMKM kecil, bukan hanya kelompok yang sudah dekat dengan akses pemerintah.
Pada sisi sosial, program seperti bedah rumah dan bantuan pendidikan bisa dibaca sebagai bagian dari wajah “Adil” dan “Sejahtera”. Pemerintah berupaya hadir pada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan langsung. Ini penting, terutama di kota yang terus berkembang dan menanggung beban sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada titik ini kritik konstruktif pun perlu disampaikan. Pemerintahan Lisa-Wartono sudah memiliki arah dan sejumlah program awal, tetapi komunikasi publiknya perlu bergerak dari sekadar daftar kegiatan menuju laporan kinerja berbasis data. Warga tidak hanya membutuhkan kabar bahwa program telah dilaksanakan. Warga juga perlu mengetahui berapa anggarannya, siapa penerimanya, di mana lokasinya, apa indikator keberhasilannya, dan bagaimana dampaknya dibandingkan kondisi sebelum program berjalan.
Penghargaan yang diraih dalam satu tahun pertama tentu menjadi modal reputasi. Pemerintah Kota Banjarbaru disebut meraih sedikitnya 12 penghargaan tingkat provinsi dan nasional di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, infrastruktur, hingga tata kelola pemerintahan.
Namun, penghargaan tidak melulu bisa diklaim sebagai alat ukur. Dalam politik lokal, penghargaan sering kali penting untuk menunjukkan pengakuan eksternal, tetapi ukuran paling menentukan tetap pengalaman warga.
Apakah warga lebih mudah mengurus layanan? Apakah jalan lingkungan membaik? Apakah banjir berkurang? Apakah warga miskin lebih tepat terdata? Apakah anak-anak dari keluarga kurang mampu benar-benar terbantu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih dekat dengan denyut publik.
Karena itu, tahun pertama Lisa-Wartono sebaiknya dibaca sebagai fase peletakan fondasi Banjarbaru EMAS. Pemerintah telah menunjukkan arah, memulai program cepat, dan membawa janji kampanye ke dalam agenda pemerintahan.
Tetapi pekerjaan besar masih menunggu. Islamic Center, UMKM Center, pembangunan kawasan strategis, penanganan banjir jangka panjang, penguatan ekonomi lokal, dan reformasi pelayanan publik membutuhkan konsistensi lebih dari sekadar satu tahun.
Publik perlu tahu target tahun pertama, kedua, ketiga, hingga akhir masa jabatan. Dengan begitu, Banjarbaru EMAS tidak hanya hidup di baliho, pidato, dan pemberitaan, tetapi juga hadir sebagai sistem kerja pemerintahan yang bisa diuji.
Pada akhirnya, setahun Erna Lisa Halaby-Wartono memimpin Banjarbaru memberi dua pesan penting. Pertama, janji politik mulai menemukan bentuk awalnya dalam program kerja. Kedua, pembuktian sesungguhnya baru dimulai. Banjarbaru EMAS akan menjadi kuat jika dibangun dengan data, transparansi, evaluasi terbuka, dan keberanian menerima kritik.
Maka, sikap paling adil terhadap satu tahun kepemimpinan Lisa-Wartono bukanlah memuji tanpa catatan, juga bukan mengkritik tanpa dasar. Yang dibutuhkan adalah pengawasan publik yang rasional dengan mengapresiasi langkah yang sudah berjalan, mengkritisi bagian yang belum terukur, dan terus menagih agar setiap janji politik berubah menjadi manfaat nyata bagi warga Banjarbaru.
