spot_img

Ini Penjelasan PHRI Samarinda Terkait Polemik Hijab saat PKL

BERANDA.CO, Samarinda – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda melalui Wakil Ketua Bidang Hotel Berbintang, Abdul Rasyid menyampaikan bahwa dunia pendidikan khususnya terkait Praktek Kerja Lapangan atau biasa disebut PKL saling terikat dengan dunia indsutri tak terkecuali perhotelan.

Hal tersebut dia sampaikan menanggapi sempat ramainya polemik ketentuan penggunaan hijab saat akan melaksanakan PKL disebuah hotel di Samarinda.

“Terkait masalah hijab ini kan sensitif. Selama ini saya tidak dapat laporan yang betul-betul menolak PKL. Tidak ada, semuanya kita terima” ungkapnya saat ditemui disebuah hotel berbintang di Samarinda, Senin siang (20/2).

Namun Rasyid pun menjelaskan bahwa untuk melakukan PKL di perhotelan ada aturan-aturan yang musti dipenuhi oleh calon peserta PKL dengan alasan resiko pekerjaan yang akan dilakukannya.

Dirinya mencontohkan untuk posisi front office adanya high risk (resiko tinggi) pekerjaan pada bagian tersebut karena menyangkut proses checking, proses check out dan payment (pembayaran) sehingga musti dibatasi agar tidak mengganggu operasional hotel tersebut.

BACA JUGA  Panglima TNI Mutasi Pangdam VI/Mulawarman

“Tapi mereka tetap diberikan wawasan itu. Diberi kesempatan, tidak lama, kalau kita satu set itu kan 8 jam tapi mereka minimal setengah jam tahu proses itu dan diberi kesempatan untuk melihat. Ada dami program jadi mereka memahami realnya ” jelasnya.

Kemudian Rasyid pun menerangkan jenis hotel yang ada di Samarinda, yakni ada jenis chain local, independen dan international chain yang kesemuanya terikat dengan aturan main, atau company culture.

Kembali menyinggung masalah hijab, diakuinya hampir seluruh siswi SMK di Samarinda memakai hijab. Dan hal tersebut menjadi pekerjaan rumah atau tantangan buat PHRI karena menurutnya masalah tersebut tidak hanya terjadi di Samarinda saja.

“Sebetulnya ini bukan masalah Samarinda, ini juga menjadi masalah nasional supaya ini dipikirkan, adik-adik kita ini pada saat PKL itu diberikan seluas-luasnya. Artinya kalau pun ada peraturan terbatas. Terbatas yang memang tidak menghilangkan fungsi jobdesk mereka pada saat PKL di hotel-hotel,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Hukum dan Organisasi PHRI Kalimantan Timur ini.

BACA JUGA  Lapor ke DPRD Kota Samarinda, Mantan Karyawan RS Haji Darjad Bawa Sejumlah Tuntutan

Ditegaskan Rasyid bahwa pihaknya di dunia industri salah satu tugas pokoknya melakukan pembinaan, membimbing dan mendidik namun dalam perjalanannya, kolaborasi dan sinergi yang terjalin menimbulkan pernak-pernik kecil hal tersebut akan menjadi pembelajaran bersama sehingga kita akan sama-sama mempertajam pemahaman dan komprehensif agar bisnis understanding bisa dihindari.

“Jadi pada prinsipnya PHRI tentu memperhatikan itu menjadi bahan kajian supaya kedepannya kerjasama dunia industri kemudian dunia pendidikan serta pemerintah itu bisa lebih baik lagi,” tandasnya. (abe)

Facebook Comments Box
spot_img

Baca Juga

Artikel Terkait

google-site-verification=2BD9weAnZwEeg5aPSMuk5688uWcb6MUgj2-ZBLtOHog