BERANDA.CO, Samarinda – Ketua Indonesian General Manager Assosiaction (IHGMA) DPD Kalimantan Timur (Kaltim), Budi Wahjono menilai polemik yang timbul terkait pemakaian hijab ketika akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di sebuah hotel di Samarinda hanyalah masalah komunikasi saja.
“Kedua belah pihak atau ketiga belah pihak, ketiga belah pihak itu sekolah, siswa dan industri. Jadi sama-sama harus saling memahami dan bahasa yang harus dipakai juga harus pintar-pintar mengelola bahasa,” ujarnya saat dijumpai di Samarinda, Senin (20/2).
Menurutnya kalau merujuk kepada SOP (Standar Operasional Prosedur : red), tidak ada tertulis larangan mengenakan hijab walapun di hotel internasional chain.
“Itu tidak ada,” katanya.
Namun Budi tak menampik kalau kebijakan tersebut disampaikan secara verbal, itupun bukan larangan namun bersifat himbauan karena dengan pertimbangan beberapa alasan.
Budi beranggapan bahwa ketika ada yang melamar untuk melakukan training atau OJT (On Job Training : red) ditempatnya, dirinya tidak serta merta menerima semua yang mengajukan diri bukan karena berhijab atau tidak berhijab namun terkait requirement (persyaratan : red) yang telah ditetapkan.
“Oh bahasa inggris mu kurang, oh motivasimu kurang misalkan begitu, apakah kita berkewajiban untuk menerima, juga tidak. Mungkin tidak bisa ditempat saya, mungkin bisa diterima ditempat lain” terang Budi.
Budi pun menjelaskan ketika orang yang bekerja di hotel harus memahami konsekuensinya, karena dirinya pun sebagai seorang muslim merasakan hal tersebut.
“Jadi saya cuma memberikan gambaran menambahkan bahwa peraturan di perhotelan seperti itu, jadi ada kompromi-komprominya,” ucapnya.
Dirinya pun memberikan contoh, misalkan si A berhijab terus pengen di reseptionis seharusnya yang bersangkutan itu harus menyadari dari awal dia menempuh pendidikan bahwa di perhotelan itu ada limitasi tentang hal itu, walapun menurut Budi tidak banyak, limitasi itu, maksudnya bukan dibatasi tetapi ada beberapa yang tidak bisa.
“Kita ambil dari kenyataan, saya rasa hampir disemua hotel yang kenyataannya dinarasikan melarang orang berhijab itu tidak ada saya rasa. Jadi itu tadi, boleh tapi di departemen lain,” ungkap Budi.
Dirinya pun berharap masyarakat bisa berpikir positif terkait kasus ini, agar tidak di politisir karena sebetulnya masalah ini timbul karena kurang terbangun komunikasi sehingga menimbulkan narasi yang sebetulnya tidak semuanya benar.
“Jadi perkataan praduga tidak bersalah itu di kedepankan supaya kita tidak ada justifikasi-justifikasi yang salah. Kita bersikap positif, masing-masing mengevaluasi diri. Dari industri, dari sekolah dan dari siswa serta orang tua siswa,” pungkas Budi. (abe)