BERANDA.CO – Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur (Kaltim) mematangkan persiapan Musyawarah Adat yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator (Kemko) 1, Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu (14/11/2026).
Pemantapan dilakukan melalui gladi bersih di lokasi kegiatan pada Jumat (13/11/2026) sore. Agenda tersebut bertujuan memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib, sekaligus menyelaraskan tugas dan tanggung jawab setiap unsur yang terlibat.
Sekretaris Umum DAD Kaltim, Hendrik Tandoh, mengatakan gladi bersih mencakup sejumlah tahapan acara, mulai dari pembukaan, laporan panitia, sambutan Ketua Umum, hingga prosesi tepung tawar.
Menurutnya, persiapan secara umum telah berjalan baik. Seluruh perangkat kegiatan juga telah memahami peran masing-masing, meskipun dua anggota Majelis Hakim Adat diperkirakan belum dapat hadir karena kondisi kesehatan.
“Geladi bersih ini, dilakukan supaya pelaksanaan besok benar-benar mantap. Dari yang kita lihat hari ini sudah bagus dan semua sudah memahami tugas serta tanggung jawabnya masing-masing. Untuk persiapan sudah matang, tinggal Kita lihat pelaksanaannya besok,” ujar Hendrik.
Ia menjelaskan, prosesi tepung tawar akan melibatkan Majelis Hakim Adat dari sejumlah unsur, yakni Kutai, Paser, Banjar, dan Dayak. Prosesi tersebut menjadi simbol kebersamaan dalam keberagaman tradisi adat di Kalimantan Timur.
Musyawarah Adat kali ini mengangkat tema “Pemulihan Ketenteraman dan Keseimbangan Adat”. Tema tersebut menjadi landasan dalam mencari penyelesaian terhadap persoalan yang berkembang melalui mekanisme musyawarah dengan mengedepankan objektivitas dan kebersamaan.
“Tujuannya agar persoalan yang terjadi saat ini bisa diselesaikan dengan baik dan objektif, tanpa ada pihak yang merasa tersakiti,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DAD Kaltim, Viktor Yuan, menyebut musyawarah tersebut merupakan bagian dari rangkaian upaya penyelesaian persoalan yang berkembang antara masyarakat dan pihak Otorita IKN.
Ia menerangkan, forum tersebut menjadi kelanjutan dari rangkaian kegiatan serta kunjungan DAD Kaltim ke kawasan Bukit Tengkorak. Musyawarah kali ini juga menjadi tahapan akhir untuk membacakan hasil musyawarah dalam proses penyelesaian persoalan tersebut.
Viktor mengatakan, berbagai pihak terkait telah diundang agar proses penyelesaian dapat berlangsung secara terbuka melalui mekanisme hukum adat. Undangan tersebut mencakup Kepala Otorita IKN, para deputi, masyarakat Bukit Tengkorak, Forkopimda Kaltim, tokoh adat, perwakilan Kesultanan Paser, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), DAD kabupaten/kota, hingga Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT).
Menurutnya, musyawarah adat diharapkan menjadi ruang penyelesaian persoalan yang melibatkan beragam kepentingan, termasuk hubungan antara masyarakat dan Otorita IKN.
“Harapan Kami, kegiatan besok bisa menjadi contoh bagi masyarakat Kaltim bahwa, penyelesaian permasalahan tidak hanya melalui pengadilan,” tuturnya.
“Musyawarah adat juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lintas suku, lintas agama, lintas etnis, maupun lintas kepentingan. Saya pikir musyawarah adat merupakan salah satu solusi yang baik,” ungkapnya.
Viktor juga mengingatkan bahwa musyawarah tersebut memiliki tata tertib khusus yang wajib dipatuhi seluruh peserta. Tidak semua undangan memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat, sebab hak berbicara dan memberikan suara berada pada pihak yang mendapat kesempatan atau perintah dari Majelis Hakim Adat.
“Ini bukan musyawarah biasa, karena ada tata tertib yang harus dipatuhi, dan tidak semua orang memiliki hak bicara. Hanya pihak yang diperintahkan oleh hakim yang memiliki hak untuk menyampaikan suara,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang hadir menghormati aturan persidangan adat dan menjaga suasana tetap kondusif selama kegiatan berlangsung.
“Saya berharap semua pihak dapat menjaga ketertiban, keseimbangan, dan kondusivitas selama musyawarah berlangsung,” tutup Viktor.
Usai gladi bersih, jajaran DAD Kaltim melanjutkan agenda dengan menghadiri jamuan makan malam bersama Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono.
Dalam kesempatan tersebut, Basuki didampingi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, serta Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik, Irjen Pol. Edgar Diponegoro, bersama jajaran Otorita IKN.
Pertemuan tersebut berlangsung menjelang pelaksanaan Musyawarah Adat DAD Kaltim. Agenda ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk mencari penyelesaian persoalan melalui mekanisme adat, sekaligus memperkuat komunikasi antara masyarakat adat dan Otorita IKN.
(red)
