Rusman Ya'qub

BERANDA.COAnggota DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, mengatakan, usulan Kemenag terkait Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2023 sebesar Rp 69 juta per jamaah, belum final. Pasalnya, rencana itu belum disetujui DPR RI. “Kalau pun naik jadi Rp 69 juta, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan,” katanya. “Tapi yang krusial sebenarnya adalah panjangnya daftar tunggu,” imbuh Rusman Ya’qub.

Menurutnya, menaikkan biaya haji seharusnya jadi pilihan terakhir. Bahkan perhitungannya tidak boleh sembarangan. Bagi Rusman Ya’qub, kenaikan biaya haji dihitung berdasarkan kajian. Bahkan formulasi pembebanannya ke jemaah harus dinilai berdasarkan manfaat dari uang setoran awal yang dikelola lembaga pengelola dana haji. “Angka resmi biaya haji tahun ini belum diumumkan Pemerintah Pusat. Besaran Rp 69 juta itu baru usulan,” tambahnya.

BACA JUGA  Ketua Bapemperda Dukung Penertiban LAZ

Kebijakan untuk menaikan ongkos perjalanan haji memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemenag. Jumlah biaya haji tahun ini, dimungkinkan telah melalui berbagai macam pertimbangan. Kenaikan tersebut tentu saja sulit dihindari. Jika aturan tersebut berasal dari kerajaan Arab Saudi, maka regulasi itu sudah berada di luar jangkauan Pemerintah Pusat.

“Kalau begitu, tentu kita minta kepada Pemerintah Pusat untuk berjuang keras supaya kenaikan biaya perjalanan ibadah haji tidak membebani rakyat, apalagi sebagian dari mereka sudah mencicil tabungan haji sejak lama,” ungkapnya.

Rusman Ya’qub menngingatkan, hal penting yang menjadi masukan dalam penyelenggaraan haji adalah terkait pemberangkatan calon haji berusia lanjut yang ada di daftar tunggu sekarang ini, atau belum diberangkatkan. “Saya mendorong Kantor Wilayah Kemenag Kaltim untuk mempertimbangkan lagi agar calon haji Lansia tidak terlalu lama diberangkat,” katanya.

BACA JUGA  Rusman Ya'qub : Apa Gunanya APBD Besar

Sampai hari ini masyarakat juga mengeluhkan terlalu lama antri, karena terkait dengan jumlah kuota haji yang diperoleh Indonesia dari Arab Saudi. “Yang lebih penting dari itu bahwa pemerintah wajib memastikan peningkatan pelayanan bagi para jemaah,” tutup Rusman Ya’qub. (adv)

Facebook Comments Box